Persepsi Petani Bulukumba terhadap Kapas Transgenik

Komoditas hasil rekayasa genetika yang dikatakan anti hama ini telah memicu kontroversi di berbagai negara, dan ujicobanya di Kabupaten Bulukumba sejak tahun 2001 pun menuai protes dari banyak pihak. Upaya jalur hukum bahkan ditempuh sejumlah LSM untuk menggugat penyebaran bibit kapas transgenik. Berikut nukilan penelitian mengenai persepsi petani Bulukumba terkait kapas transgenik.

Sejak uji coba kapas transgenik dimulai pada tahun 2001, Pemerintah Kabupaten Bulukumba menuai protes dari LSM setempat yang tidak menginginkan daerahnya dijadikan sebagai uji coba penanaman kapas transgenik. Pemerintah daerah bergeming, dan bahkan terus menambah luas areal untuk penanaman menjadi 3.500 hektar. Karena uji coba dianggap sukses maka Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan meyiapkan areal seluas 25.000 hektar untuk 7 kabupaten dari luas 500.000 hektar areal potensial untuk penanaman kapas di 23 kabupaten.

Kapas transgenik yang dimaksud disebut sebagai Kapas Bt, yang telah disuntikkan gen toksin insektisida dari Bacillus thuringiensis (Bt), bakteri tanah alami yang biasa digunakan sebagai pestisida biologi sejak awal 1960, yang dikloning dan dimasukkan ke dalam tanaman. Tanaman tersebut kemudian memproduksi sendiri toksin, di beberapa bagian maupun seluruh tanaman.

Perluasan penggunaan Kapas Bt seharusnya tidak terjadi karena masalah yang ditimbulkan kapas Bt di Amerika sendiri, termasuk Eropa dan juga Asia masih ramai diperbincangkan baik di media cetak maupun elektronik. Tidak masuk akal pemerintah khususnya Menteri Pertanian tidak mengetahui isu global yang terjadi di bidang pertanian terutama bio-teknologi pangan. Pertanyaan mendasar adalah sejauh mana informasi berimbang mengenai dampak positif dan negatif kapas transgenik ini dipahami oleh petani?

Dari wawancara dengan sejumlah petani, terungkap bahwa pengetahuan mereka tentang kapas transgenik Bt sangat kurang. Mereka hanya mengetahui asal dan nama bibit ini. Umumnya para petani menyebut kapas ini berdasarkan perusahaan yang menyalurkan bibit ini. Misalnya, Rasyid, seorang petani kapas sering menyebut kapas Bt dengan ucapan Beti atau Betti. Orang yang pertama kali yang kami dengar menyebut Bt dengan Betti (dengan huruf “t” ganda) adalah kepala desa Lolisang. Ada juga yang menyebut kapas Bt berdasarkan nama perusahaan penyalur bibit itu dengan menyebut Baranita. “Kapas Baranita lebih baik dari pada kapas Secho, kalau kapas Baranita dari luar negeri kalau kapas Secho hanya lokal dari NTT,” ungkapnya dengan bangga. “Saya tidak mau menanam kapas lagi karena bibit sekarang bibit lokal bukan bibit asing,” tambahnya.

Mengenal jenis kapas transgenik Bt dengan beragam nama masih ada baiknya meskipun informasi itu sangat kurang lengkap. Ketika mereka ditanya apa itu kapas Beti , mereka menyebutnya kapas Baranita atau kapas asing dari luar negeri. Tak adapun satu petani bahkan ketua kelompok tani mengetahui persis jenis varietas kapas ini. Dan, ironisnya ada petani yang hanya tahu menanam varietas kapas ini dan memberi pupuk serta pestisida tanpa tahu banyak mengenai dampaknya. “Kapas betti sangat bagus, kita tidak repot menyemprot hama, hanya perlu semprot satu kali. Jadi keuntungan juga banyak. Bayangkan kalau satu hektar itu hasilnya 1 ton dengan keuntungan bersih mencapai 2,5 juta.”

Baranita

Baranita. Begitulah cara petani mengucapkan PT Branita Sandhni, perusahaan yang menyalurkan bibit transgenik Bt dari Monsanto. PT Monsanto adalah sebuah perusahaan transnasional yang bergerak di bidang bioteknologi khususnya agro-industri yang mengambil alih pasar benih. PT Monsanto yang perama kali menjual benih transgenic didunia dan urutan ketiga penjual produk agrokimia (herbisida, insektisida, pestisida). Monsanto telah memiliki sebagian saham DeKalb, menguasai Delta & Pine Land, dan melakukan persetujuan lisensi dengan Pioneer Hi-Bred, juga telah mengendalikan Calgene. (Isabella Delforge, Dusta Industri Pangan, 2005, www.geocities.com/didonk20)

Ketika kontorvesi uji coba kapas di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng semakin hangat, pihak perusahaan menurunkan orangnya. Sehingga semua informasi mengenai kapas Bt hanya berasal dari satu pihak: pendukung kapas Bt.

Branita masuk ke Lolisang menyalurkan bibit transgenik Bt dengan konsep kredit atau utang. Petani mendaftar pada ketua kelompok tani dengan menyebut luas lahan yang akan digunakan untuk menanam kapas. Ketua kelompok melaporkan jumlah luas lahan dan petani yang akan menggarap atau istilahnya CPCL, Calon Petani Calon Lahan.

Berdasarkan CPCL dari beberapa kelompok tani itu, pihak Branita Sandhini menyalurkan bibit, pupuk, dan pestisida ke petani melalui Ketua Kelompok Tani. Di Lolisang sendiri, terdapat delapan kelompok tani menurut Kepala Desa. Ketika dikonfirmasi lebih lanjut tentang berapa jumlah kelompok tani untuk kapas saat ini ia menyebut tinggal dua. Saat ditanya siapa ketua kelopoknya, ia menjawab belum ada.

Sistem kelompok tani di bidang pertanian berasal dari inisiatif pemerintah agar dapat mengorganisir dengan baik semua kepentingan distribusi dan penyaluran bibit atau jenis tanaman yang diprogramkannya. Jika dilihat lebih luas, sistem kelompok tani ini merupakan pola kerja perusahaan-persuahaan besar atau TNCs untuk menguasai seluruh komoditas sampai di tingkat desa.

Pola kelompok tani yang terjadi di Sulawesi Selatan adalah mengadopsi sistem Punggawa-Sawi meskipun tidak sepenuhnya. Dalam sistem itu ada Juragan dan Anggota. Juragan atau Ketua kelompok sering kali dikuasai oleh yang memiliki pengaruh yang kuat baik dari segi garis keturunan maupun modal. Seperti yang terjadi di Lolisang kalau salah seorang ketua kelompok tani adalah juga kepada desa dan kerabat dekatnya. Mertuanya sendiri atau pihak keluarga istrinya. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan informasi dampak kapas transgenik tidak berimbang sehingga para petani hanya mengetahui kalau kapas Bt itu sangat baik dan dapat memberi keuntungan besar.

Sepihak

Sepak terjang Branita di Lolisang dalam menyebarkan informasi itu sangat berpengaruh. Saat itu, ketika puncak penolakan kapas transgenik di desa lain seperti Bonto Biraeng dan di kabupaten lain terjadi, justru Branita menggembosi petani melalui ketua kelompok tani, Asruddin, bahwa penolakan itu berangkat dari kecemburuan perusahaan lain karena bibit mereka tidak laku di pasaran.

Kontan saja, karena merasa akan dirugikan oleh pihak-pihak tertentu, akhirnya kelompok tani menggerakkan massa dan mendapat restu dari kepala desa menuntut pemerintah tetap menyalurkan benih. Mereka melakukan aksi di Dinas Pertanian dan berlanjut ke stasiun TVRI Makassar.

Penanaman bibit kapas transgenik ini tidak dapat diteruskan karena pemerintah harus menyerah pada kuatnya desakan dari LSM dan para ahli serta aktivis lingkungan hidup. Memang jenis variates transgenik ini menimbulkan kerusakan ekosistem dan mengancam kehidupan petani akibat ketergantungan oleh mekanisme pasar kapitalisme.

Sayangnya, sejak pemerintah memutuskan untuk menghentikan penanam bibit kapas transgenik jenis Bollgard, masyarakat dibiarkan dalam keadaaan bingung. Logika petani yang sederhana tentu berpikir, bila pemerintah memuji-muji varietas ini kenapa dihentikan.

Sebagian petani merasa kalau keputusan pemerintah menghentikan penanaman varietas itu adalah langkah yang salah. Ini akibat tidak sampainya informasi berimbang tentang dampak yang ditimbulkan oleh kapas transgenik pada ekosistem dan kesehatan. Memang, informasi yang diterima masyarakat selama ini sangat terbatas dan pemerintah pun tidak memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat, baik saat sosialiasi, masa penanaman, ketika kontroversi memuncak, dan termasuk pasca penghentian penanaman varietas kapas transgenik ini.